Pemerintah Minta RUU Wabah Jadi Prolegnas Prioritas 2021

Pemerintah Minta RUU Wabah Jadi Prolegnas Prioritas 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

BERITA TERKAIT

JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) mengusulkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Wabah, RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

“Berkenaan dengan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, pemerintah akan mengusulkan RUU dengan mempertimbangkan hasil capaian Prolegnas Prioritas 2020 dan kebutuhan RUU baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menyiapkan Naskah Akademik dan RUU-nya,” kata Menkum HAM Yasonna Laoly kepada wartawan saat rapat kerja bersama Baleg DPR RI, di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2020).

Yasonna mengungkap ada sejumlah RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang diusulkan untuk dilanjutkan dibahas kembali dalam RUU Prolegnas Prioritas 2021.

Selain RUU Wabah dan RUU Hukum Acara Perdata, pemerintah juga mengusulkan tujuh RUU lain untuk dilanjutkan pembahasannya.

“Selain itu, dengan mendasarkan pada pertimbangan serta pemikiran adanya kebutuhan hukum, maka pada kesempatan ini bila dimungkinkan pemerintah akan mengajukan beberapa usulan RUU untuk dimasukkan dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024,” tutupnya.

Berikut ini RUU Prioritas tahun 2020 yang diusulkan untuk dilanjutkan pembahasannya dalam Prolegnas RUU Prioritas 2021:

  1.  RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
  2.  RUU tentang Landas Kontinen (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia)
  3.  RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
  4.  RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
  5.  RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah)
  6.  RUU tentang Ibukota Negara
  7.  RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (pemrakarsa DPR/Pemerintah).
BACA JUGA  Berantas Politik Uang, Bawaslu Bakal Patroli di Masa Tenang Pilkada

Berikut ini usulan perubahan RUU dalam Prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024:
1. Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kekayaan Negara
2. Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak
3. Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERBARU

Scroll to Top